Tokyo - Perdana Menteri (PM) Jepun Shinzo Abe hingga kini belum juga tinggal di rumah kerajaan semenjak dia dilantik. Muncul berita angin bahawa hal ini kerana rumah dinas PM Jepun berhantu.

PM Abe resmi dilantik pada Disember 2012 lalu. Namun sejak saat itu, Abe belum juga pindah ke rumah dinasnya yang ada di pusat kota Tokyo, Jepun. Hal ini memicu kecurigaan, terutama bagi kelompok pembangkang.

Anggota parlimen Jepun dari kelompok pembangkang pun mengirim surat kepada PM Abe untuk mengetahui alasannya. Demikian seperti dilansir Asia One, Jumaat (24/5/2013).

"Ada rumor bahawa rumah kerajaan itu diganggu   hantu. Apakah itu benar? Apakah Perdana Menteri Abe menolak untuk pindah ke rumah dinas kerana rumor tersebut?" demikian bunyi surat dari seorang anggota parlimen dari kelompok pembangkang Jepun.

Menurut anggota parlimen, keputusan untuk tidak tinggal di rumah dinas tersebut mempengaruhi respons PM Abe dalam menangani situasi darurat. Sebabnya, rumah dinas persis bersebelahan dengan kantor PM Jepun.

Menanggapi isu ini, kabinet PM Abe pun mengeluarkan pernyataan tertulis. Isi pernyataan membantah soal rumor yang ditanyakan.

"Kami tidak menyetujui hal yang ditanyakan," demikian pernyataan kabinet PM Abe.

Namun rumor soal rumah dinas PM Jepun berhantu tersebut sudah beredar cukup lama. Beberapa mantan PM Jepun dilaporkan mengalami fenomena mistik saat tinggal di rumah dinas tersebut.

Disebut-sebut rumor ini dipicu oleh insiden tahun 1930-an, saat kegagalan kudeta tentera yang berujung pada pembunuhan PM Jepun ketika itu, Tsuyohsi Inukai. Beberapa ibu negara Jepun bahkan disebut-sebut menolak tinggal di rumah dinas tersebut kerana rumor hantu tersebut.

"Saya tidak pernah bertemu hantu apapun, meskipun saya ingin melihatnya," ucap mantan PM Jepun, Junichiro Koizumi kepada wartawan beberapa waktu lalu.  detikNews

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyebut, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak lagi menjadi provinsi yang memiliki tingkat ketidaklulusan tertinggi. Hal tersebut, lanjutnya, sebagai akibat intervensi yang diberikan Kemendikbud terhadap provinsi itu.

Intervensi tersebut, berupa penambahan guru, perbaikan sarana dan prasarana, dan sebagainya. Sementara tahun ini tingkat ketidaklulusan tertinggi berada pada provinsi Aceh.

"Peserta UN yang paling banyak tidak lulus adalah Aceh dengan 3,11 persen atau 1.754 siswa dari 65 ribu peserta UN. Kedua, adalah Papua dan ketiga Sulawesi Tengah (Sulteng)," kata M Nuh, dalam konferensi pers hasil UN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2013).

Dia menambahkan, untuk tahun ini masih ada sekolah dengan angka ketidaklulusan sebesar 100 persen. Tercatat, ada 24 sekolah atau sebesar 0,16 persen dengan tingkat ketidaklulusan 100 persen dengan jumlah 899 siswa.

"Tapi ada juga sekolah yang 100 persen lulus, yaitu 15.476 sekolah atau sebesar 87 persen dengan jumlah 1,3 juta siswa. Sementara provinsi dengan tingkat kelulusan 100 persen adalah Jawa Barat," urainya.